Daftar Forum Pemerintah Non-Kementerian (Lengkap) - Habibullah Al Faruq

Tidak cuma memiliki kementerian negara , Republik Indonesia juga ternyata memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) , yang pada dulu memiliki nama Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yaitu forum negara yang memang dibikin guna menolong Presiden dalam menjalankan kiprah pemerintahan tertentu. Lemabaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah Presiden serta bertanggung jawab secara eksklusif terhadap Presiden dengan lewat menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan dari LPNK itu sendiri juga dikelola oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia , yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 wacana Kedudukan , Tugas , Fungsi , Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

: Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia Beserta Tugasnya

Berikut ini beberapa daftar Lembaga Non Kementerian yang ada di Indonesia.

Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) , di bawah kerjasama dari Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Badan Informasi Geospasial (BIG).
3. Badan Intelijen Negara (BIN).
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) , berada di bawah kerjasama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) , berada di bawah kerjasama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) , yang berada di bawah kerjasama Menteri Riset dan Teknologi.
8. Badan Meteorologi , Klimatologi , dan Geofisika (BMKG).
9. Badan Narkotika Nasional (BNN).
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Kesehatan.
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) , yang berada di bawah kerjasama Menteri Lingkungan Hidup.
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Riset dan Teknologi.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
19. Badan Pertahanan Nasional (BPN) , yang berada di bawah kerjasama Menteri Dalam Negeri.
20. Badan Pusat Statistik (BPS) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
21. Badan SAR Nasional (BASARNAS).
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Riset dan Teknologi.
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Riset dan Teknologi.
24. Badan Urusan Logistik (BULOG) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN) , yang berada di bawah kerjasama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , yang berada di bawah kerjasama Menteri Riset dan Teknologi.
27. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Riset dan Teknologi.
30. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) , yang berada di bawah kerjasama Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Keamanan.
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) , yang berada di bawah kerjasama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

: Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa

Share this post